STANDAR PEMBIYAAN

BIAYA OPERASI SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)

Apakah beda antara Biaya Operasi Satuan Pendidikan dengan Bantuan Operasional Sekolah? Pada postingan terdahulu tentang Kompetensi Manajerial telah disinggung sekilas tentang Biaya Operasi Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, belum ada penjelasan detail tentang rincian dari kedua jenis Pembiayaan ini.

Sekilas pengetahuan tentang Dana BOS yang bisa saya sampaikan salah satunya adalah dari materi pelatihan penghitungan BOSP yang diselenggarakan oleh DBE (Decentralization Basic Education) USAID pada tahun 2011. “Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman senilai 600 juta dolar AS atau Rp5,76 triliun untuk mendukung dan meningkatkan program pendidikan Pemerintah Indonesia. Yakni, melalui program bantuan operasional sekolah (BOS), sehingga akses pendidikan dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia”. Artinya Pemerintah Kita ternyata berhutang untuk pemenuhan dana BOS. (Copyright © 2008 Lampung Post. All rights reserved. Jum'at, 10 Oktober 2008)

Penulis bersama Chairuddin S.Pd (Akademisi Unsam-Kota Langsa)

Makanya sayang sekali, bila dana yang bentuknya hutang itu tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan pendidikan rakyat Indonesia, bila ada yang sampai hati, dengan tega mengorupsi dana hutang itu. Sudah hutang, dikorupsi pula. Besaran dana BOS yang disalurkan ke sekolah, jumlah nya berbeda tiap jenjang pendidikan. Besaran BOS SD lebih kecil dibandingkan SMP. Sementara itu BOS SMA diwanakan akan diberikan pada saat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun diluncurkan. Namun, sebelum BOS SMA ada, Pemerintah menyediakan dana bantuan Operasi Sekolah SMA dalam bentuk Dana BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu).

Informasi lain tentang Dana BOS tentu masih bisa ditelusuri dan diperbaharui dengan berbagai fasilitas informasi yang ada. Namun satu hal yang ingin saya ingatkan pada teman-teman adalah bahwa dana BOS ini hutang negara kepada Bank Dunia. Jumlah hutang ini setiap tahun akan makin besar, selain jumlah dana yang dipinjam harus ditambah karena inflasi, juga harus disesuaikan dengan peningkatan jumlah siswa penerima bantuan sebagai dampak ledakan penduduk di negara kita. Siapa yang akan membayar hutang itu ya! Aku atau Dia?

Tapi, dosen kami bilang "kalau mau maju, tidak bisa tidak, kita harus berhutang". 

''wah, kami terkejut juga dengar itu." Dan Beliau melanjutkan kuliahnya

"Contohnya seorang tukang bakso keliling dengan pikulan, bila ingin memiliki gerobak bakso tentu harus berhutang, bila tidak berhutang, tidak akan bisa dia membeli gerobak, paling-paling uangnya hanya mampu membeli pikulan baru." Kata Pak dosen melanjutkan kata-katanya sambil tersenyum

Apa memang begitu cara hidup zaman modern ini. Pantas saja hutang di negara kita tak ada habis-habisnya, malah nambah terus. Hehehe. Tapi pak dosen yang ahli ekonomi juga bilang "jangan sampai hutangnya melebihi ambang batas, jangan sampai melebihi 25% PDB lah". Katanya sambil tersenyum. Betul juga, coba kalau punya uang 1 triliun, tapi ngutangnya 2 triliun, mau dibayar pake apa hutang itu?

Ngomongin dana bos kok sampai ngelantur ke hutang. Kita lanjut ya. Sedangkan Biaya Operasi Satuan Pendidikan adalah berapa biaya faktual yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Karena ini spesifik untuk setiap sekolah, idealnya setiap sekolah mampu menghitung sendiri berapa BOSP yang dibutuhkan untuk satu tahun pelajaran. Namun pada kenyataanya sulit didapati ahli menghitung ini di sekolah-sekolah, maklum, jarang sekali ahli akuntansi yang jadi kepala sekolah, terutama di SD dan SMP. Untuk mengatasi hal itu, maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bisa memfasilitasi dengan membentuk tim penghitung BOSP, seperti yang dibentuk di Kabupaten Aceh Timur, dan juga beberapa kabupaten lain yang telah mendapatkan pelatihan dari DBE. Tim inilah yang ditugasi untuk menghitung BOSP kabupaten/Kota Per siswa per jenjang per tahun.

Setelah mengikuti beberapa kali lokakarya penghitungan BOSP ini, saya yakin kawan-kawan juga bisa langsung belajar menghitungnya. Bersama ini juga saya akan berikan template penghitungan BOSP Kabupaten Aceh Timur tahun 2011. Semoga bermanfaat.

Tambahan. Karena asumsi-asumsi harga pada penghitungan BOSP ini menggunakan asumsi-asumsi yang ada pada satuan pendidikan, maka besaran BOSP nya juga lebih mendekati kondisi yang sebenarnya, faktual. Harapan saya, teman-teman pengawas khususnya, segera mempelajari tata cara penghitungan ini, agar kita dapat membantu rekan-rekan kita, para kepala sekolah, mampu menghitung kebutuhan pembiayaan tiap sekolah. Dengan membaca laporan pada postingan kali ini, saya yakin teman-teman pengawas dapat memahami teknis penghitungan BOSP. Apalagi jika ditambah dengan melakukan praktek penghitungannya di sekolah binaan.

wassalam

Lampiran untuk pembaca

1. Contoh BOSP SD/MI Kabupaten Aceh Timur (Klik)

2. Contoh BOSP SMP/MTs Kabupaten Aceh Timur (Klik)

3. Contoh BOSP SMA/MA Kabupaten Aceh Timur (Klik)

4. Laporan BOSP (Klik)

5. Kata pengantar laporan (Klik)

6. Landasan hukum BOSP (Klik)

7. Materi Lokakarya BOSP (Klik)