Persoalan Klasik pendidik di Republik (bagian 2)

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dipersyaratkan harus terpenuhi penilaiannya untuk kenaikan golongan telah diatur dalam Permeneg PAN RB nomor 16 tahun 2009, tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. PKB dilakukan dengan 3 cara, 1) pengembangan diri, 2) publikasi ilmiah, 3) pembuatan karya inovatif.

Pengembangan diri dapat dilakukan antara lain dengan melaksanakan kegiatan guru secara berkelompok. Dalam hal ini pengawas sekolah bisa saja menjadi narasumber, tutor, atau fasilitator kegiatan pengembangan diri tersebut. Sebagai sebuah profesi yang tergolong dalam soft skill, profesi guru memang membutuhkan pembinaan secara terjadwal dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pengembangan diri guru di sekolah-sekolah kenyataanya tidaklah semudah seperti apa yang tertulis dalam berbagai peraturan maupun perencanaan ahli-ahli pendidikan. Kegiatan ini sulit dilakukan karena memang guru tidak akan berada di tempat pada saat tidak ada jam mengajar. Meskipun kewajiban 37,5 jam kerja guru berlaku, sebab guru juga berstatus sebagai PNS.

Jam kerja guru umumnya hanya mengacu pada roster atau jadwal mengajar. Bila ada jam mengajar guru baru ada di sekolah, setelah jam mengajar selesai maka guru pun banyak yang meninggalkan sekolah dengan berbagai alasan. Persoalan terbesar adalah umumnya guru di sekolah-sekolah adalah perempuan (ibu guru). Mungkin hal ini memang menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak yang pintar ketimbang laki-laki, karena mulai dari fakultas keguruan hingga di sekolah sebagian besasrnya adalah perempuan. Meskipun yang menjadi kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan umumnya adalah laki-laki.

Apakah salah guru (ibu guru) meninggalkan sekolah saat jam mengajarnya sudah tidak ada? Di satu sisi salah, karena jam kerja guru mengacu pada jam kerja PNS yang 37,5 jam. Tetapi bukan tanpa alasan para ibu guru segera pulang saat jam pelajaran tidak ada lagi. Setumpuk pekerjaan di rumah telah menunggu. Para ibu guru ini banyak yang juga sebagai ibu rumah tangga. Bahkan tak jarang merangkap sebagai kepala rumah tangga yang harus menafkahi keluarganya.

Inilah salah satu persoalan yang umum berlaku di daerah-daerah. Kapan pengawas sekolah bisa memberikan pembinaan, karena guru jarang yang punya waktu luang untuk sekedar berdiskusi persoalan pendidikan di tempat tugasnya. Memang tetap ada guru yang meluangkan waktu untuk kegiatan pengembangan diri, tetapi itu sangat sedikit sekali terjadinya.

Para ibu guru yang juga ibu rumah tangga ini sebetulnya cukup luar biasa. Pagi sebelum berangkat sekolah mereka harus menyiapkan segala keperluan anak-anak dan suaminya. Masih beruntung kalau sang suami faham profesi ibu guru ini dan mau memberikan sedikit bantuan. Tak jarang para ibu guru ini harus mengantar anaknya terlebih dahulu ke sekolah, lalu menitipkan honda (sepeda motornya) di tempat penitipan/parkir sebelum berangkat naik jumbo (angkot) menuju sekolahnya dengan waktu tempuh rata-rata 1 jam.

Saat sedang melaksanakan tugas sebagai pendidik dan pengajar, seiring waktu yang terus berputar, pekerjaan rumah tangga lainnya sudah menanti. Ibu guru harus secepatnya pulang untuk menyiapkan makan siang, menyuci pakaian, menggosoknya, dan membereskan rumah yang tentu telah berantakan setelah setengah harian di tinggal. Kapanlah lagi ada waktu untuk menyiapkan materi ajar, memeriksa PR siswa, dan lain-lain, tidak ada waktu untuk hal itu. Semua habis terpakai waktunya untuk mengurus pekerjaan sebagai ibu rumah tangga.

Jadi wajar, kalau para guru (ibu guru) di daerah ini tidak banyak yang memiliki akun facebook, twitter apalagi blog. Alasannya selain fasilitas adalah tidak ada waktu untuk itu. "Tak sempat pak untuk begituan", kata salah seorang guru di sebuah MGMP.

"Itukan hanya alasan, kan bisa dicari pembantu untuk masak, nyuci, beresin rumah, anar anak ke sekolah, dan lain-lain." kata seorang pakar menawarkan solusi. Benar, itu adalah sebuah solusi, tetapi solusi yang tidak gratis. pake uang, butuh anggaran. Mungkin dengan alasan itu juga pemerintah memberikan tunjangan profesi. Jadi uang dari tunjangan itu bisa digunakan untuk menggunakan jasa pembantu, sehingga guru bisa bertguas 37,5 jam seminggu di sekolah.

Persoalannya lagi belum semua guru dapat uang tunjangan tersebut. Yang sudah dapat pun "cairnya tunjangan" tidak teratur. Ketidak pastian ini membuat guru juga tidak berani mengambil jasa pembantu rumah tangga. Maka beruntunglah guru-guru yang tinggal di lingkungan saudaranya sehingga bisa terbantu sedikit pekerjaan di rumah.

Kembali lagi pada tugas pengawas sekolah. Sulitnya bertemu para guru membuat bantuan profesional untuk pengembangan diri tidak maksimal dilaksanakan oleh pengawas sekolah. Beruntung ada guru yang sudah aktif dengan ICT sehingga bisa melakukan dialog atau pun diskusi menggunakan fasilitas ICT. Persoalan yang dialami pendidik ini mungkin sudah ada dalam catatan pengambil kebijakan di kementrian, bahwa ternyata tunjangan profesi 1 kali gaji pokok masih belum mampu membuat guru (ibu guru) terbebas dari masalah rumah tangga hanya untuk sekedar memenuhi 37,5 jam kerja PNS.

Adakah guraru punya ide cemerlang mengatasi persoalan ini...!