Jumat, 23 November 2012

STRATEGI KEPENGAWASAN

KREASI FORMAT INSTRUMEN KEPENGAWASAN



Sejak siang tadi saya mulai berniat untuk menulis (posting) di blog ini. Sebuah keinginan agar tetap menulis dan konsisten menjaga ritme belajar ngeblog, kontinuitas. Seperti biasa saya mengalami tantangan awal pada "tema apa" yang harus saya tulis, atau tentang materi apa yang bisa dijadikan bahan tulisan. Hingga penghujung tengah malam ternyata bukan postingan yang klar melainkan asyik ngobrol di facebook bersama teman-teman guru aceh timur dan rekan mahasiswa kepengawasan UI.

Hasil diskusi via facebook ternyata menghasilkan beberapa topik yang bagus kalau dituliskan sebagai new enntry postingan kali ini. Dan saya pun mulai membuka sebuah buku karya Kim Marshal (2009) dengan judul "Rethingking Teacher Supervision and Evaluation." Saat membaca chapter two page 27, ada sub judul yang menarik perhatian saya yaitu The Tyranny of Forms. Tanpa membuat waktu saya langsung naikan kalimat itu kedalam status facebook, dan hasilnya luar biasa, banyak kawan yang memberikan respon dan komentar.

Pada sub judul tersebut dituliskan bahwa "Many evaluation instruments are cumbersome and legalistic, making it difficult to give helpful feedback." 
so, should we make our own instruments?? Tanya bu Yekti Hanani, seorang mahasisi Fisip UI kekhususan kebijakan pendidikan. Sebuah pertanyaan yang akhirnya membuka dialog konstruktif tentang strategi kepengawasan.

Teman-teman pengawas mungkin maklum, bahwa tugas kepengawasan sangat akrab sekali dengan format-format instrumen evaluasi yang begitu tebal dan meminta detail data, baik itu data akademik atau manajerial. Sebut saja instrumen EDS, Pemantauan SNP, dan lain-lain. Semua instrumen tersebut disusun oleh instansi di propinsi atau di pusat (Jakarta). Meninlik pada pendapat Marshall, ternyata isntrumen yang menuntut detail data itu terkadang kurang dapat membantu kerja pengawas dalam melakukan pembinaan sehari-hari. Contoh, pada saat kita melakukan observasi kelas, bila kita gunakan insturmen yang disusun oleh Kementrian Pendidian dan Kebudayaan (katakanlah demikian), membutuhkan waktu yang panjang untuk mengisinya, sementara data yang kita butuhkan terkadang yang sebagian kecil dari apa yang ada dalam instrumen.
Menjawab pertanyaan Ibu Yekti tadi, saya pun memberikan jawaban seperti ini "sometime we have to create our own, although based on the legalistic instruments."

Dengan serius Ibu Yekti pun melanjutkan komentarnya "teachers prefer 'use' rather than 'make, jadi, analisis kebutuhan dulu ya pak,, mana yang bisa langsung pake,, mana yang harus bikin sendiri,"

Menanggapi pertanyaan santai tapi mendalam ini saya pun memberikan respon jawaban "the first is planning,..awalnya saya buat rencana, bu. untuk mencapai tujuan dari rencana yang dibuat, saya lakukan assesment, artinya kita butuh data...nah data itu kan kadang tidak perlu detail sekali, seperti form kemarin, itu tidak detail, kenapa? karena saya memang hanya butuh informasi awal tentang gambaran umum kerja pengawas sebelum saya...kalau saya gunakan instrumen formal tentu butuh banyak waktu para guru untuk mengisinya..kesimpulannya mungkin begini, bila data yang kita butuhkan berhubungan dengan proses kerja yang berada di bawah wewenang kita, maka format bisa kita kreasikan sendiri. namun kalau menyangkut pelaporan kepada atasan (dinas, propinsi atau nasional), umumnya mereka memagn sudah memberikan format resmi. terkadang, format yang resmi itu dibuat oleh konseptor ulung di pusat dan bukan oleh pelaku utama di lapangan, akibatnya format-format tersebut seperti kata marshall sulit mendapatkan umpan balik yang kita butuhkan sebagai guru."

Itulah jawaban spontan saat diskusi di facebook. Faktanya saya memang ada membuat format-format sendiri dalam melaksanakan tugas kepengawasan, khususnya di masa-masa awal mulai bertugas sebagai pengawas. Misalnya saat pertama sekali mengunjungi sekolah binaan, saya melakukan assesment sederhana dengan format/instrumen yang saya buat sendiri.  Pada saat assesment tersebut saya hanya mengajukan 5 4 pertanyaan dengan jawaban tertutu dan satu pertanyaan dengan jawaban terbuka. isi pertanyaan isntrumen tersebut adalah:
  
Pada pertanyaan 1 ini saya ingin mengetahui berapa persen warga sekolah mengenal pengawasnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi apakah selama ini pengawas melakukan kunjungan ke sekolah atau hanya ke ruang kepala sekolah. Hasilnya adalah seperti pada data di atas, 42,86% warga sekolah hanya mengenal 1 orang pengawas, padahal sudah lebih dari 5 pengawas yang bertugas sebagai pengawas bina di sekolah binaan yang dilakukan pendataan.
 
Pertanyaan kedua adalah pelaksanaan bimbingan. Saya ingin mengetahui apakah pengawas pernah melakukan bimbingan kepada warga sekolah atau tidak. Datanya dapat dilihat di bawah ini
 
Berdasarkan data tersebut, ada 71,43% warga sekolah binaan yang tidak pernah mendapat bimbingan dari pengawas sebelumnya. Sehingga menjadi tugas saya untuk intens melakukan pembinaan di sekolah tersebut.
 
Walaupun kecil data warga sekolah yang pernah mendapat bimbingan pengawas, saya tetap mengeksplorasi persepsi mereka terhadap pelaksanaan bimgingan dari pengawas tersebut. Hasilnya mengejutkan, ternyata 70% menganggap kegiatan pembinaan yang dilakukan tidak berkesan, atau hanya ada pada kisaran "biasa". Datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

 
 
Pola komunikasi antara pengawas dengan sekolah binaan saya duga hanya berlangsung monodialogis top down, artinya pengawaslah yang banyak melakukan instruksi-instruksi kepada sekolah binaan. Padalah, komunikasi yang baik harus berlangsung secara partisipatif dialogis, terbuka, adil, dan mampu menjawab permasalahan warga sekolah binaan. Dari pertanyaan keempat ini ternyata dapat kita ungkap bahwa sebagian besar warga sekolah (utamanya guru) 64,71% tidak pernah meminta bimbingan dari pengawas sekolah.